Membangun Kutai Timur

Kegigihan membangun Kabupaten Timur semakin leluasa tatkala pada tahun 2001, DPRD Kabupaten Kutai Timur mengukuhkan Awang Faroek Ishak sebagai Bupati Kutai Timur, periode 2001 - 2005. Saat itu ia didamping Mahyudin, ST sebagai wakilnya.

 

Pondasi dasar pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang telah diletakannya semasa menjabat Pjs Bupati Kutai Timur, ia matangkan ke dalam konsep Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis (Gerdabangagri). Konsep inilah yang menjadi grand strategi program pembangunan di daerah yang dipimpinnya.

 

“Sumber daya alam yang kita miliki sekarang, sebagain besar merupakan sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui, sehingga tidak bisa terus menerus kita andalkan. Oleh sebab itu, dari sekarang pemanfaatan sumber daya alam ini lebih kita arahkan pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yakni sektor agribisnis,” kata Awang Faroek mengungkapkan alasannya memilih agribisnis sebagai landasan pembangunan daerahnya.

 

Agro adalah masa depan Kutai Timur. Dengan 1,3 juta hektare lahan potensial, Kutai Timur siap bermitra dengan perusahaan-perusahaan nasional dan internasional. Kabupaten ini pun menjadi magnet pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Bak mawar yang sedang merekah, Kutai Timur meniupkan wangi semerbak ke seluruh penjuru dunia.

 

Dunia investasi internasional mulai melirik potensi Kutai Timur dengan begitu besar sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan kandungan batu bara melimpah, Kutai Timur menjadi penghasil batu bara terbesar di dunia. Tetapi bukan hanya batu bara saja yang ada di perut bumi Kutai Timur.

 

Coba perhatikan kekayaan kandungan minyak bumi di Sangatta (6.000 ha) dan Sangkulirang (12.000 ha). Bukan itu saja Kutai Timur juga menyimpan gas bumi di Bengalon (20.000 ha), Teluk Golok Sangkulirang (11.000 ha) dan Pulau Miang Besar (8.000 ha). Apalagi dengan adanya kandungan emas di Kecamatan Muara Wahau (Sungai Besab, Sungai Telen, Sungai Marah), di Kecamatan Muara Ancalong (Sungai Kelinjau, Sungai Atan), dan Kecamatan Busang.

 

Lantas bagaimana Awang mengelola kekayaan ini?

 

”Kalau kita merasa bagian dari masyarakat, maka segala upaya yang kita lakukan akan mengarah kepada masyarakat, dan demi kebaikan masyarakat.” Rupanya ini adalah filosofi kepemimpinan Awang selama ini. Filosofi tersebut diejawantahkan ke dalam program-program praktis yang bisa dengan mudah dimengerti oleh rakyatnya. Tetapi juga sekaligus dikonseptualisasikan secara visioner demi menarik minat investasi ke daerah.

 

”Tiga komponen penting untuk pembangunan: sektor swasta, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah hanya perlu bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan kemudahan kepada dunia swasta untuk berinvestasi dan sekaligus menciptakan tantangan kepada masyarakatnya untuk mengembangkan diri mengikuti tuntutan kehidupan masa depan,” kata Awang

 

Awang selalu menekankan pentingnya hubungan sinergis antara dunia swasta, pemerintah daerah dan masyarakatnya. Dengan konsep sinergi ini adalah strategi kepemimpinan Awang untuk dalam waktu cepat mengembangkan Kutai Timur sebagai daerah yang ramah bagi investor, bukan hanya masyarakatnya yang ramah kepada investor tetapi juga segenap jajaran birokratnya.

 

Untuk mempromosikan potensi wilayahnya, Awang Faroek pun memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi (IT). Dikatakan Awang Faroek, apa yang dilakukan itu untuk antisipasi era otonomi daerah yang penuh persaingan.

 

Menggandeng PT Telkom, ia membangun sistem informasi manajemen satu atap (Simptap) berbasis web. Dalam simtap ini dikembangkan tampilan website yang sangat komplit, yakni dengan menampilkan konsep e-government, seperti geographical information system (GIS), e-commerce, informasi potensi daerah serta perpustakaan online.

 

Simtap merupakan bentuk aplikasi menuju penerapan E-Government (informasi dari pemerintah yang berbasis elektronik). Sedikitnya ada 11 jenis sistem informasi yang tersedia dalam Simtap tersebut. Yakni informasi manajemen satu atap, manajamen statistik, perlengkapan daerah, kepegawaian, pariwisata, keuangan daerah, geografis, agribisnis, penanaman modal daerah, tenaga kerja dan manajeman lingkungan daerah.

 

Adapun jenis layanan yang diberikan, diantaranya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, akte kematian, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan akta koperasi. Selain itu, juga pembuatan ijin undang-undang gangguan/ Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), ijin reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pembuatan sartifikat tanah, ijin lokasi, pembuatan kartu kuning/ kartu untuk pencari kerja.

 

Di samping itu, juga melayani pembuatan kartu Ijin Kerja bagi Tenaga Asing (IKTA), ijin usaha jasa konstruksi (baru dan perpanjangan), ijin perhotelan dan ijin pendirian rumah makan. “Semua perijinan tersebut ada di Simtap dan bisa dilayani dengan cepat dan efisien,” ujar Awang Faroek.

 

Pelayanan perijinan yang cepat dan efisien melalui Simtap inilah yang kemudian mengantarkan Awang Faroek meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri). Awang Faroek dan Pemkab Kutai Timur yang dipimpinnya mencatatkan rekor sebagai Bupati Tercepat dalam memberikan pelayanan investasi, hanya dengan waktu 36 menit saja.

 

“Saya benar-benar kagum dengan sistem kecepatan dan ketepatan pelayanan bagi investor yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hanya membutuhkan waktu 36 menit, maka perizinan yang dimaksud, sudah di tangan. Ini adalah rekor terbaru di Indonesia,” kata Ketua MURI, Jaya Suprana saat itu.

 

Di samping dari MURI, Pemkab Kutim juga pernah mendapat penghargaan ramah investasi berupa ‘Invesment Award’ peringkat tertinggi untuk faktor ekonomi daerah dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bekerjasama dengan The Asia Foundations dan USAID. Selain itu, kabupaten ini juga mendapat penghargaan berupa ‘Leadership Award’ dari Kantor Kementerian Negara Pendayagunaan aparatur Negara RI yang bekerjasama dengan TVRI dan Kantor Menteri Sosial RI.

 

"Tantangan itu kita jawab dengan benar-benar memberikan pelayanan sampai terbitnya surat dalam waktu 36 menit. Hal itu bisa terwujud karena sebelumnya calon investor sudah mendapat informasi tentang daerah kita lewat situs yang dibuat," ujar Awang.

 

Pengalaman Kutai Timur memberi pelajaran berharga bahwa e-government perlu dibarengi visi dan grand strategy yang jelas. Awang Faroek Ishak, Bupati devenitif pertama Kutim, memopulerkan Gerdabangagri: Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis. Kendati kaya sumber daya alam, ia sadar bahwa batu bara, migas, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang tak dapat diperbarui.

 

Makanya, ia menyiapkan Kutim 10 tahun ke depan menjadi pusat agrobisnis, terutama agar siap menyambut era pascatambang. Ia tak main-main, terbukti dengan disiapkannya semua infrastruktur pendukung serta rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pengembangan kawasan yang rinci. Simtap dan pelayanan informasi (misalnya sistem informasi geografis) jelas merupakan langkah strategis yang kongkret.

 

Tak hanya itu, transformasi potensi sumber daya alam ke potensi sumber daya manusia, menuntut pula ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai seorang akademisi, Awang Faroek Ishak ternyata telah pula memikirkan hal tersebut. Ia kemudian menempatkan sektor pendidikan sebagai bagian terpenting dalam membangun daerah.

 

Selain sadar bahwa pendidikan adalah hak asasi, juga diyakini sepenuhnya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan dasar itulah alumni S1 IKIP Malang dan S2 Manajemen dan Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia ini, membuat wajah pendidikan di Kutim menjadi berbeda dengan daerah lainnya.

 

Selain menetapkan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBD, berbagai terobosan lainnya dibangun secara simultan. Diantaranya peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan profesionalisme pendidik, pemberian beasiswa penuh pada siswa/mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, pembebasan biaya pendidikan, pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, dan bahkan pembanguan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian sebagai sarana pendidikan tinggi yang mendukung grand strategi Gerdabangagri yang tetap konsekwen dibangun.

 

Untuk menopang upaya-upaya pembangunan, Awang Faroek kemudian mengangkat Tenaga Penggerak Agribisnis dan Da’i Pembangunan yang disebar ke seluruh pelosok desa. Awang Faroek juga membangun Pusat Pelatihan Agribisnis dan Balai Latihan Kerja Mandiri yang diharapkan mampu menjembatani dunia pendidikan dan dunia usaha serta industri. Penetapan wajib Belajar 12 tahun bisa jadi merupakan satu-satunya gerakan daerah di Indonesia dimana secara nasional masih menetapkan Wajib Belajar 12 Tahun.

 

Di samping itu, di periode pertama kepemimpinan di Kutim, Awang Faroek Ishak juga berhasil menuntaskan rencana pembangunan ekonomi wilayah, yaitu mengenai Properda atau Program Pembangunan Daerah yang bekerjasama dengan UGM. Kemudian peta perwilayahan komoditas, bekerjasama dengan Unmul. Lantas ada neraca sumber daya alam Kutim dan pembuatan foto tematik kabupaten serta 11 kecamatan. Ini bekerja sama dengan PT Geotek Nusantara. Adapula perencanaan pembangunan transportasi terpadu.

 

Demikian juga dengan gedung-gedung perkantoran. Dibangunnya rainbouw hill atau Bukit Pelangi sebagai pusat pemerintahan dan perkantoran telah menjadi monumen keberhasilan seorang Awang Faroek dalam meletakan pondasi pembangunan daerah itu. (*)

 

 

Monumen Pembangunan

 

Tak dapat dipungkiri, keberadaan Komplek Perkantoran Bukit Pelangi menjadi tonggak penting pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Kawasan seluas 600 hektare ini merupakan monumen dalam upaya Pemkab Kutim memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakatnya. Gambaran kemajuan Kabupaten Kutai Timur tergambar jelas di kawasan ini.

 

”Kita bisa lihat Bukit Pelangi ini. Ini adalah yang paling monumental. Lahan seluas 600 hektare di Gunung Tim yang dahulunya hutan, dirubah menjadi pusat komplek perkantoran dan pemerintahan. Sebanyak 42 gedung dibangun. Ada kantor bupati, DPRD, Gedung Serbaguna, Lanal, Kodim, Polres, Kejaksaan, Pengadilan, kantor-kantor badan ada lima, kantor dinas ada 15, perumahan DPRD, rumah jabatan bupati dan lainnya” jelas Awang Faroek.

 

Pembangunan seperti ini juga pertama di Indonesia, karena Pemkab Kutim yang pertama kali mengimplementasikan Electronic Government (E-Gov). Komplek perkantoran yang juga bisa disebut cyber city itu berbasis informatika dan teknologi (IT). Sementara di gedung kantor bupati, terdapat fasilitas perpustakaan yang dilengkapi dengan fasilitas komputer online dengan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten (Simpekab), sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, murah, transparan dan akurat.

 

Tak heran saat peresmian Komplek Perkantoran Bukit Pelangi tahun 2003 silam, Wakil Presiden RI yang waktu itu dijabat Hamzah Has begitu menganggumi keberadaan Bukit Pelangi. ”Pembangunan pusat pemerintahan ini benar-benar bagus untuk menciptakan pelayanan yang terpadu serta mendorong dan menciptakan good government, sehingga bisa menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia,” ucap Wapres saat itu ketika meresmikan Bukit Pelangi.

 

Hamzah Haz menilai bahwa keberhasilan membangun pusat pemerintahan terpadu yang menelan dana hingga Rp. 578 milyar itu merupakan salah satu bukti bahwa otonomi daerah mampu memberikan dampak sangat positif bagi kabupaten/kota yang sebelumnya sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

 

Berkat keberhasilannya menggagas dan membangun komplek perkantoran tersebut, Wapres pun meminta agar masyarakat Kutim memberikan penghargaan tokoh pembangunan kepada Awang Faroek Ishak yang menjadi tokoh sentral dalam pembangunan Kutim. ”Berbagai pemikiran serta program yang sudah dijalankan Awang Faroek benar-benar mampu merubah daerah ini. Dia adalah sahabat saya saat menjadi anggota DPR, dia telah berhasil melaksanakan tugas dan membangun Kutim, sehingga layak kita hormati,” ujarnya.

 

Pemanfaatan Bukit Pelangi ternyata juga dirasakan H. Mahyudin ST, saat dia memegang tampuk kendali pemerintahan tahun 2003 silam. Mahyudin yang saat itu menjadi Bupati Kutim menggantikan Awang Faroek Ishak, mengakui dengan telah tersedianya sarana dan prasarana di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, tingkat efektiftas dan efisiensi kinerja para pegawai bisa menjadi lebih baik. Di samping itu, melalui sistem komputer berteknologi tinggi, memungkinkan setiap instansi di kawasan tersebut menyatu dengan instansi lain lewat jaringan cybercity yang didesain canggih.

 

Bukit Pelangi adalah konsep pembangunan yang sudah direncanakan sedemikian rupa dan sesuai dengan tata ruang pengembangan Sangatta. Tujuannya agar infrastruktur yang dibangun dapat tertata dengan baik sehingga dikemudian hari seluruh jalan dapat terhubung dan mudah dijangkau dari berbagai sudut kota. Kompleks ini menjadi pusat Kota Sangatta, karena Jl. Pendidikan dan Jl. Soekarno-Hatta akan segera terhubung.

 

Selain Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kutai Timur, di dalam kompleks Bukit Pelangi ini juga dibangun perkantoran pemerintah lainnya, mulai dari dinas di lingkungan Pemkab Kutim, juga instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, angkatan laut, kodim, dan sebagainya. Meski demikian, konsep Bukit Pelangi tidak sekedar diarahkan pada perkantoran saja, tetapi pembangunannya diharapkan dapat memicu terbangunnya sarana dan prasarana lainnya, seperti hotel. Ke depan, stadion, rumah sakit dan seribu perumahan pegawai juga akan dibangun di sekitar kawasan Bukit Pelangi. (*)

 

 

Trisukses Pembangunan

 

Inilah awal perjuangan seorang Awang membangun daerah sebagai bupati penuh. Dengan konsepnya yang mumpuni dan telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya, Awang kemudian mencetuskan grand strategy yang tertuang dalam tri sukses pembangunan. Yakni percepatan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pendidikan dan Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis (Gerdabangagri). Tiga langkah prioritas tersebut, tentu tak datang serta merta tanpa pemikiran yang panjang dan bukan sekedar ‘macan di atas kertas’ yang hanya bisa mengaum tanpa menggigit.

 

Awang pernah bercerita, apa yang diprogramkan dan diperjuangkannya selama ini pada intinya agar dapat menjawab lima permasalahan. Pertama, bagaimana pelayanan masyarakat lebih baik. Artinya pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditekankan. Kedua, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam (SDA). Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kelima, dibangunnya demokratisasi yang lebih baik. Untuk menjawab itu, grand strategy tri sukses pembangunan menjadi pedoman penting.

 

“Pembangunan infrastruktur sangat penting, karena selain untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat juga untuk membuka akses di segala bidang, termasuk pembangunan ekonomi,” tutur Awang ketika itu.

 

Demikian pula masalah pendidikan yang ia nilai sangat mendesak, bagi daerah yang baru berada pada tahap membangun. “Peningkatan kualitas SDM ini sangat penting. Baik itu di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, ketenagakerjaan maupun aparatur. Harus bisa kita tingkatkan jika tak ingin tertinggal,” katanya.

 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]  [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]